Lombok Utara,SIARPOST — Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, melantik dan mengambil sumpah sembilan pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Kamis (29/1/2026). Pelantikan yang berlangsung di ruang kerja Bupati ini dilakukan secara sederhana, tanpa prosesi seremonial berlebihan.
Kesederhanaan pelantikan bukan tanpa alasan. Najmul menjelaskan, secara administratif baru sembilan pejabat yang telah mengantongi persetujuan teknis (pertek) dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun lebih dari itu, ia menegaskan bahwa pelantikan bukanlah peristiwa istimewa yang perlu dirayakan, melainkan titik awal tanggung jawab yang lebih besar.
“Yang penting bukan prosesi pelantikannya, tetapi amanah setelahnya. Jabatan itu tanggung jawab, bukan simbol,” tegas Najmul.
Dalam arahannya, Najmul mengingatkan para pejabat agar tidak memaknai jabatan sebagai zona aman. Ia mengutip pesan tokoh dunia Benazir Bhutto bahwa kapal memang aman saat berlabuh, tetapi diciptakan untuk berlayar dan menghadapi gelombang.
“Pelantikan ini mungkin terlihat indah, tapi substansinya adalah pengabdian dan kesiapan menjalankan tugas negara,” ujarnya.
Najmul menegaskan bahwa penunjukan para pejabat tersebut telah melalui pertimbangan matang bersama Wakil Bupati, dengan melihat latar belakang pendidikan, pengalaman, serta kematangan birokrasi. Karena itu, ia meminta para pejabat yang baru dilantik untuk bekerja dengan keikhlasan dan kesiapan mental sebagai abdi negara.
“Kami percaya bapak-bapak mampu menjalankan amanah ini. Kepercayaan itu harus dibayar dengan kerja nyata,” katanya.
Lebih lanjut, Najmul menyinggung kondisi Kabupaten Lombok Utara yang terus menunjukkan perbaikan, meski diakui belum berada pada titik ideal. Ia menilai capaian yang ada merupakan hasil kerja kolektif seluruh aparatur dalam melayani masyarakat.
“Fokus kita tetap pada penyelesaian persoalan masyarakat dan pembenahan pemerintahan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Najmul juga menyoroti perubahan sistem evaluasi kinerja aparatur yang kini lebih objektif dan terukur. Penilaian kinerja bulanan tidak lagi bersifat formalitas. Aparatur dengan kinerja rendah akan dinilai sesuai kondisi sebenarnya sebagai bahan refleksi dan perbaikan.
Indikator penilaian mencakup kedisiplinan kehadiran, partisipasi dalam upacara, hingga keterlibatan langsung pimpinan OPD dalam menjalankan tugas.
“Ini evaluasi internal, tidak untuk konsumsi publik, tetapi sebagai pemacu agar kinerja terus meningkat,” jelasnya.
Menutup arahannya, Najmul berharap para pejabat yang baru dilantik dapat bekerja dengan nyaman namun tetap siap menghadapi tantangan. Ia menegaskan bahwa amanah jabatan tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada pimpinan, tetapi juga kepada masyarakat Lombok Utara.
“Pada akhirnya, masyarakatlah yang menilai kinerja kita,” pungkas Najmul.(Niss)
