Lombok Utara,SIARPOST – Buruknya kondisi infrastruktur jalan di Kecamatan Bayan kembali menjadi sorotan serius. Ketua Komisi dari Fraksi Golkar DPRD Lombok Utara, Raden Nyakardi, menilai kerusakan jalan yang terjadi di sejumlah desa sudah terlalu lama dibiarkan dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, mulai dari sektor ekonomi, kesehatan hingga distribusi program pemerintah.
Menurutnya, lebih dari 65 persen jalan di wilayah Bayan saat ini berada dalam kondisi rusak, bahkan beberapa ruas sudah puluhan tahun belum tersentuh perbaikan secara maksimal.
Salah satu yang disoroti adalah jalan Pawang di Desa Andalan. Ruas Batu Tumpang tembus Batu Jangkiran yang diusulkan sepanjang 3 kilometer, pada tahun 2025 hanya dikerjakan sekitar 600 meter.
Sementara di Pawang Tanun, jalur Semokan tembus Pawang Tanun hingga Batu Jangkiran sepanjang lebih dari 4 kilometer yang sejak 2020–2021 sudah dipasang patok merah, hingga kini belum juga direalisasikan.
“Ini yang membuat masyarakat kecewa. Perencanaan sudah ada, patok sudah dipasang, Musrenbang sudah dilalui, tapi pelaksanaannya tidak jelas. Jangan sampai masyarakat merasa hanya diberi harapan,” tegas Raden Nyakardi, Sabtu (02/05/2026).
Ia juga menyoroti rencana pembangunan jalan dari Desa Akar-Akar tembus Pawang Timpas Timur yang telah disepakati dari tingkat desa hingga kabupaten, bahkan sudah melalui voting di tingkat kabupaten.
Namun hingga kini, lokasi pelelangan proyek tersebut belum jelas. Selain itu, sejumlah titik lain yang mengalami kerusakan parah antara lain Temuan Sari di Desa Andalan, jalur Akar-Akar menuju Batu Keru tembus Lembah Pedek, Desa Timur Sukadana menuju Semokan tembus Posiram, hingga akses menuju Kebaloan yang kondisi jembatannya rusak dan aspalnya hilang selama puluhan tahun.
Tak hanya itu, ruas Teres Genit dari Bayan menuju Nakarempe sepanjang 4 kilometer juga baru dikerjakan sekitar 800 meter. Begitu pula wilayah Sambi Elen dan Lenggoro yang masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Menurut Raden, dampak dari buruknya infrastruktur jalan ini sangat luas. Petani kesulitan mengangkut hasil panen, ambulans desa terhambat saat membawa pasien terutama ibu hamil, hingga distribusi program pangan dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sekolah-sekolah serta Posyandu di pelosok menjadi terganggu.
“Jalan ini bukan sekadar akses lewat. Ini menyangkut ekonomi rakyat, keselamatan warga, pendidikan anak-anak, dan pelayanan kesehatan. Kalau jalannya rusak, semuanya ikut lumpuh,” ujarnya.
Ia juga mengkritik prioritas pembangunan yang dinilai lebih fokus pada pemasangan lampu jalan dibandingkan pembenahan jalan rusak. Dari kebutuhan sekitar 9.000 titik lampu jalan, saat ini sudah terpasang sekitar 7.000 titik.
Menurutnya, pendapatan dari sektor lampu jalan yang mencapai sekitar Rp15 hingga Rp20 miliar per tahun seharusnya bisa dialokasikan sebagian untuk memperbaiki jalan kabupaten maupun jalan desa.
“Jangan sampai kita sibuk menerangi jalan, tapi jalannya sendiri tidak bisa dilewati. Infrastruktur dasar harus menjadi prioritas utama,” katanya.
Raden menegaskan, pemerintah harus mulai menghargai proses perencanaan partisipatif seperti Musrenbang dan data teknkratis yang telah disusun bersama masyarakat, bukan hanya bergerak ketika ada aksi spontan warga seperti menanam pohon pisang di tengah jalan rusak.
“Kalau hanya bergerak setelah viral atau setelah warga protes dengan cara ekstrem, itu artinya sistem perencanaan kita gagal. Pemerintah harus hadir sebelum masyarakat marah,” tutupnya.(Niss)
