MATARAM, SIAR POST | Perubahan cuaca yang semakin sulit diprediksi kini mulai dirasakan langsung oleh masyarakat desa di Nusa Tenggara Barat. Mulai dari gagal panen, banjir, longsor, hingga angin kencang yang merusak lahan pertanian dan kawasan wisata desa menjadi ancaman nyata yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Di Desa Batu Mekar, hasil panen manggis dilaporkan menurun akibat kekeringan berkepanjangan. Sementara di Desa Karang Bayan, ratusan pohon durian tumbang diterjang angin kencang.
Kondisi serupa juga terjadi di Desa Batu Kumbung, di mana banjir merusak tambak warga dan area pertanian akibat pendangkalan sungai serta saluran air yang tersumbat sampah.
Fenomena tersebut menjadi bukti bahwa perubahan iklim dan ancaman bencana kini bukan lagi sekadar isu masa depan, melainkan persoalan nyata yang sudah berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat desa dan keberlangsungan desa wisata di NTB.
Melihat kondisi itu, APAD Indonesia bersama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta berbagai pemangku kepentingan menggelar kegiatan Teknikal Klinis Penyelarasan Rencana Aksi DRM-CCA (Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim) ke dalam RPJMDes dan RKPDes pada 7–8 Mei 2026 di Hotel Santika Mataram.
Kegiatan tersebut bertujuan memastikan isu pengurangan risiko bencana tidak berhenti sebatas dokumen dan wacana, tetapi benar-benar masuk dalam sistem pembangunan serta penganggaran desa.
Project Leader APAD Indonesia, Anton Roy Purnama mengatakan pembangunan desa saat ini harus mulai menempatkan ketangguhan bencana sebagai kebutuhan utama.
“Kita tidak bisa hanya fokus membangun ekonomi desa tanpa memikirkan risiko bencana. Pengalaman gempa 2018 dan pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa pembangunan bisa lumpuh dalam waktu singkat jika desa tidak memiliki kesiapsiagaan dan sistem mitigasi yang kuat,” ujarnya.
Menurutnya, desa wisata menjadi kawasan yang sangat rentan karena bergantung pada keberlanjutan lingkungan, infrastruktur, dan rasa aman masyarakat maupun wisatawan.
Kepala BPBD Provinsi NTB menambahkan bahwa selama ini banyak desa sebenarnya telah memiliki dokumen pengurangan risiko bencana, namun belum terintegrasi ke dalam RPJMDes dan RKPDes sehingga sulit direalisasikan dalam penganggaran.
“Masalah terbesar hari ini bukan kurangnya rencana, tetapi implementasi. Ketika isu kebencanaan tidak masuk ke dokumen perencanaan desa, maka programnya tidak memiliki ruang dalam penganggaran,” jelasnya.
Dalam forum tersebut juga terungkap bahwa NTB menjadi salah satu wilayah dengan tingkat risiko bencana cukup tinggi di Indonesia.
Selain ancaman gempa bumi, berbagai potensi bencana lain seperti banjir, longsor, kekeringan, cuaca ekstrem, hingga dampak perubahan iklim terus meningkat setiap tahun. Pada 2025 tercatat sebanyak 529 kejadian bencana di NTB.
Tim Ahli Gubernur NTB, Ahmad menyebut perubahan iklim kini menjadi ancaman serius terhadap ketahanan pangan masyarakat desa.
“Hari ini hujan tidak lagi mudah diprediksi. Kondisi ini membuat hasil pertanian terganggu dan meningkatkan kerentanan masyarakat desa. Karena itu, pembangunan desa harus mulai berbasis mitigasi dan adaptasi iklim,” katanya.
Selain membahas integrasi kebijakan, kegiatan ini juga menghasilkan sejumlah rencana tindak lanjut yang akan didorong bersama oleh pemerintah desa, BPBD, dan APAD Indonesia.
Langkah tersebut antara lain penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) desa, integrasi isu pengurangan risiko bencana dan adaptasi iklim ke dalam RPJMDes dan RKPDes 2027, pembentukan serta penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana), hingga penguatan relawan dan forum siaga bencana di tingkat desa.
Desa-desa peserta juga didorong menyusun Profil Ketangguhan Desa (PKD) secara berkala sebagai dasar pemetaan kapasitas dan kebutuhan desa dalam menghadapi bencana.
Pemerintah Provinsi NTB juga membuka peluang dukungan melalui program Desa Berdaya dan skema hibah tematik yang dapat diakses desa melalui proposal penguatan ketangguhan masyarakat.
BPBD Provinsi NTB turut menyatakan kesiapan memfasilitasi simulasi kebencanaan, penyusunan rencana kontinjensi, hingga kolaborasi dengan perguruan tinggi melalui program KKN tematik kebencanaan.
Sementara itu, Camat Lingsar, Marzuki menilai mitigasi bencana harus menjadi gerakan lintas sektor karena persoalan lingkungan saat ini semakin kompleks.
“Pendangkalan sungai, sampah, dan pembangunan yang tidak terkendali bisa menjadi pemicu bencana baru. Karena itu, mitigasi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi harus melibatkan semua pihak,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, APAD Indonesia berharap desa-desa di NTB tidak hanya memiliki dokumen perencanaan semata, tetapi juga mampu membangun sistem kesiapsiagaan yang nyata dan berkelanjutan agar masyarakat lebih siap menghadapi risiko bencana dan dampak perubahan iklim di masa depan. (Red).
