DOMPU, SIAR POST – Gelombang perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) terus berkibar. Setelah rencana aksi besar selama 30 hari di Pelabuhan Poto Tano, kini Aliansi Presidium PPS Kabupaten Dompu memastikan akan melakukan penutupan total akses jalan keluar dan masuk Kabupaten Dompu pada titik strategis perbatasan Desa O’o dan Desa Mangge Asi.
Aksi yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat itu diperkirakan melibatkan lebih dari 500 massa dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari aktivis, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, tokoh daerah hingga masyarakat umum yang mendukung percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Ketua Aliansi Presidium PPS Kabupaten Dompu, Ilham Yahyu, mengatakan lokasi aksi dipilih karena merupakan jalur utama yang menghubungkan mobilitas masyarakat di wilayah Dompu.
“Dompu itu satu titik lokasi di jalan jalur lurus perbatasan Desa O’o dengan Desa Mangge Asi. Tutup total, tidak bisa ke mana-mana. Estimasi kekuatan massa lebih dari 500 orang dari berbagai elemen,” tegas Ilham.
Menurutnya, secara resmi pihak aliansi telah mengundang Bupati Dompu, pimpinan DPRD, organisasi kemasyarakatan, aktivis, mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat untuk hadir dalam aksi tersebut.
Ilham menyampaikan permohonan maaf kepada para pengguna jalan yang nantinya terdampak akibat aksi penutupan akses tersebut. Namun ia menegaskan langkah itu diambil demi kepentingan yang lebih besar bagi masyarakat Pulau Sumbawa.
“Atas nama Ketua Aliansi, saya meminta maaf kepada seluruh pengguna jalan. Tetapi ini adalah kepentingan bersama dalam rangka menuntut Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, agar segera memerintahkan Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah untuk mengajukan RPP Desertada ke DPR RI Komisi II agar segera dibahas dan disahkan,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian terkait proses pembentukan PPS yang telah diperjuangkan masyarakat Pulau Sumbawa selama lebih dari dua dekade.
RPP Desertada sendiri merupakan singkatan dari Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah, yang menjadi salah satu tahapan penting dalam pembentukan daerah otonomi baru, termasuk Provinsi Pulau Sumbawa.
Menariknya, perjuangan PPS kali ini mendapat dukungan politik yang cukup kuat dari Kabupaten Dompu. Ilham mengungkapkan bahwa sebanyak 30 anggota DPRD Dompu dari berbagai fraksi dan partai politik telah menyerahkan pernyataan dukungan secara tertulis terhadap pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
“Sejumlah partai politik, fraksi dan anggota DPRD Dompu secara tertulis sudah menyerahkan pernyataan resmi. Total ada 30 anggota DPRD Dompu yang menyatakan dukungan terhadap PPS,” katanya.
Selain DPRD, Aliansi PPS juga berharap Bupati Dompu dapat hadir langsung dalam aksi tersebut untuk melihat besarnya antusiasme masyarakat dan memahami aspirasi yang berkembang di tengah rakyat Pulau Sumbawa.
“Kami mengundang Bupati Dompu untuk hadir, melihat langsung animo rakyat dan memotret suasana batin masyarakat Sumbawa yang hingga hari ini masih menunggu realisasi pembentukan PPS,” tambahnya.
Aksi di Dompu ini menjadi bagian dari rangkaian gerakan besar masyarakat Pulau Sumbawa yang sebelumnya telah mengumumkan demonstrasi selama 30 hari penuh di Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat.
