Ia menegaskan bahwa langkah yang diambil bukan untuk merugikan masyarakat, melainkan sebagai bentuk perjuangan demi masa depan Pulau Sumbawa.
“Atas nama Aliansi PPS Kabupaten Sumbawa, kami meminta maaf kepada seluruh pengguna jalan dan masyarakat yang terdampak. Namun ini merupakan perjuangan bersama untuk mendesak Presiden Prabowo Subianto agar segera memerintahkan Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah mengajukan RPP Desartada ke DPR RI Komisi II untuk segera dibahas dan disahkan,” katanya.
Aksi besar yang dipusatkan di Pelabuhan Poto Tano tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu mobilisasi massa terbesar dalam sejarah perjuangan PPS.
Sejumlah elemen masyarakat dari berbagai kabupaten di Pulau Sumbawa disebut telah menyatakan kesiapan bergabung, menjadikan Poto Tano sebagai titik sentral perjuangan menuntut lahirnya Provinsi Pulau Sumbawa. (Red)
