Lombok Utara, SIARPOST – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih menunggu kepastian lahan dan dukungan anggaran sebelum merealisasikan program Kampung Nelayan Modern di Desa Sukadana, Kecamatan Bayan. Pemerintah daerah memilih mengedepankan kesiapan lahan dan pengelolaan kawasan dibanding mengejar percepatan pembangunan agar fasilitas yang dibangun nantinya benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat nelayan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) KLU, I Putu Hery Suditha, mengatakan Desa Sukadana dipilih sebagai lokasi usulan karena memiliki aktivitas perikanan tangkap terbesar di Lombok Utara.
Menurut Hery, produksi hasil tangkapan nelayan di kawasan tersebut jauh melampaui wilayah pesisir lainnya di KLU. Dalam satu kali melaut, satu kapal nelayan dapat membawa hasil tangkapan hingga tiga ton ikan, bahkan mencapai tujuh ton pada musim tertentu.
“Produksi di sana paling tinggi dan jumlah nelayannya juga paling banyak. Selain itu, nelayan lokal sudah memiliki armada sendiri dan menjadi pusat aktivitas perikanan tangkap yang juga didatangi kapal-kapal dari luar daerah seperti Sumbawa, Lombok Timur, hingga Sulawesi,” ujarnya, Selasa (2/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa Sukadana sebelumnya telah melalui proses verifikasi ketat saat program Kampung Nelayan Modern digagas pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tim verifikasi dari pemerintah pusat bahkan melakukan peninjauan lapangan selama beberapa hari untuk memastikan kelayakan kawasan tersebut.
Meski sempat lolos seleksi, program tersebut tidak berlanjut akibat perubahan kebijakan nasional yang mengalihkan fokus pembangunan ke lokasi lain. Namun, hasil verifikasi sebelumnya dinilai menjadi modal penting ketika pemerintah daerah kembali mengusulkan Sukadana dalam program serupa.
Saat ini, tantangan utama yang dihadapi adalah penyediaan lahan. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara memperkirakan kebutuhan anggaran sekitar Rp1,5 miliar untuk proses pembebasan lahan, termasuk biaya appraisal dan tahapan administrasi lainnya.
Hery menegaskan bahwa setelah lahan tersedia, pemerintah pusat akan melakukan verifikasi teknis lanjutan sebelum pembangunan fisik dilaksanakan.
“Kalau lahannya sudah clear, proses berikutnya akan lebih mudah. Pembangunan fisik seluruhnya direncanakan menggunakan anggaran pusat. Kabupaten hanya menyiapkan lahannya,” katanya.
Pemerintah daerah sebenarnya sempat didorong untuk mengusulkan lebih dari satu lokasi pembangunan. Namun, KLU memilih fokus pada satu titik terlebih dahulu guna memastikan program berjalan efektif sebelum dikembangkan ke wilayah lain.
Menurut Hery, pendekatan tersebut lebih realistis dibanding sekadar mengejar kuota program nasional yang menargetkan ribuan titik kampung nelayan di berbagai daerah di Indonesia.
“Kita tidak ingin hanya membangun karena ada program. Yang lebih penting adalah bagaimana nanti sarana yang nilainya puluhan miliar itu bisa dioperasikan dan dikelola dengan baik oleh masyarakat,” ujarnya.
Selain mengusulkan Kampung Nelayan Modern di Sukadana, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan kajian pembangunan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) di kawasan Muara Kali Segara. Lokasi tersebut dinilai dapat menjadi solusi atas keterbatasan wilayah teluk yang selama ini menjadi salah satu kendala pengembangan perikanan tangkap di Lombok Utara.
Berbeda dengan sejumlah daerah lain di Pulau Lombok yang memiliki teluk sebagai tempat berlindung kapal nelayan, kawasan pesisir Lombok Utara langsung berhadapan dengan laut lepas. Kondisi tersebut menyebabkan banyak nelayan memilih menitipkan kapal mereka di daerah lain saat musim angin barat.
Melalui pemanfaatan kawasan muara sungai, pemerintah berharap dapat menghadirkan infrastruktur perikanan yang lebih efisien dari sisi biaya konstruksi sekaligus mempermudah proses perizinan.
Meski demikian, Hery memastikan seluruh rencana pembangunan tetap mengedepankan aspek kelayakan dan kesiapan daerah. Apabila pro
