“Tuntutan yang disampaikan adik-adik mahasiswa akan kami teruskan kepada Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal. Nanti akan ada proses dan mekanisme yang dijalankan sesuai kewenangan,” katanya.
Di tengah polemik yang terus bergulir, perhatian publik kini tertuju pada hasil klarifikasi pemerintah terhadap data kualitas air yang dipersoalkan serta langkah evaluasi yang akan diambil terhadap manajemen PDAM. Sebab bagi masyarakat, persoalan ini bukan lagi sekadar perdebatan soal angka laboratorium, melainkan menyangkut hak dasar memperoleh air bersih yang aman untuk dikonsumsi.
Ketika kepercayaan pelanggan mulai terkikis, transparansi dan keterbukaan informasi menjadi kunci untuk menjawab keraguan yang berkembang di tengah masyarakat.(Niss)
