Setelah memperoleh hasil klarifikasi, Kemendagri disebut berkoordinasi dengan Polri sehingga berujung pada terbitnya Surat Perintah Penyelidikan oleh Kortastipidkor Mabes Polri pada Januari 2026.
Sejumlah sumber menyebut, proses penyelidikan tersebut turut menyeret nama beberapa pihak lain, termasuk oknum anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat berinisial IW.
Meski proses penyelidikan telah berlangsung dan puluhan saksi telah diperiksa, hingga kini publik belum memperoleh penjelasan resmi terkait perkembangan penanganan perkara tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai progres penyelidikan yang dilakukan Kortastipidkor Mabes Polri.
Masyarakat berharap Polri dapat menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi secara objektif dan transparan, termasuk apabila dugaan pelanggaran dilakukan oleh anggota institusi sendiri.
Atensi Komisi III DPR RI dinilai menjadi momentum penting untuk memastikan proses hukum berjalan profesional, transparan, dan akuntabel sehingga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tetap terjaga. (Red).
