Ilustrasi alat pertanian.
Kondisi ini berisiko membuat alat pertanian rusak, usang, atau bahkan hilang sebelum sempat digunakan petani, sehingga tujuan program untuk meningkatkan kesejahteraan petani sama sekali tidak tercapai.
BPK menyarankan Dinas Pertanian segera mempercepat verifikasi dan penyerahan barang yang masih tersimpan, menarik kembali barang yang dipinjamkan ke pihak luar, menyusun aturan tegas mengenai pemeliharaan dan penyerahan bantuan agar tidak ada lagi yang terlantar bertahun-tahun. (Red)
MATARAM, SIAR POST – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Nusa Tenggara Barat mengungkap adanya kelebihan…
Sumbawa Besar, SIAR POST – PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW…
Lombok Tengah, SIAR POST – PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW…
Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa niat baik pemerintah untuk membantu rakyat sia-sia jika tidak…
Tindak Lanjut BPK meminta Pemerintah Provinsi NTB dan manajemen RSUD Provinsi NTB untuk memperketat pengawasan…
BIMA, SIAR POST – Polemik dugaan perselingkuhan yang melibatkan dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di…
