MATARAM, SIAR POST – Polemik penetapan tujuh calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2026–2029 terus bergulir.
Setelah muncul keberatan dari anggota Komisi I DPRD NTB, Ali Alkhairy, kini Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, SSos MH angkat bicara memberikan klarifikasi.
Ada sejumlah persoalan yang disorot publik, mulai dari dugaan rapat pleno hanya dihadiri tiga orang, informasi tujuh nama komisioner yang disebut telah disodorkan sebelum pleno, hingga dugaan adanya calon yang masih memiliki keterkaitan dengan partai politik.
Saat diwawancarai, Kamis (12/11/2026), Ahsanul Khalik menjelaskan bahwa berdasarkan dokumen resmi yang diperoleh, Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPID NTB periode 2026–2029 Nomor 1058/Komisi I/DPRD/NTB/2026 tanggal 10 November 2026 memuat tujuh tanda tangan anggota DPRD.
Tujuh tanda tangan tersebut terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, serta empat orang anggota Komisi I DPRD NTB.
“Dengan demikian, informasi mengenai kehadiran dalam forum tersebut perlu dilihat secara utuh dengan merujuk pada dokumen resmi yang ada, bukan semata-mata berdasarkan informasi yang menyebutkan bahwa hanya tiga orang yang hadir,” jelasnya.
Meski demikian, Ahsanul menegaskan bahwa persoalan terpenuhi atau tidaknya kuorum serta keabsahan pengambilan keputusan merupakan ranah internal DPRD.
Menurutnya, hal tersebut harus merujuk pada tata tertib dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.
Pemerintah Provinsi NTB, kata dia, menghormati kewenangan DPRD dalam menjalankan fungsi dan mekanisme kelembagaannya.
“Pemprov tidak berada dalam posisi untuk mencampuri, apalagi mengintervensi, proses pengambilan keputusan yang menjadi kewenangan DPRD,” tegasnya.
Selain persoalan kuorum, isu lain yang ikut mencuat adalah dugaan adanya calon anggota KPID terpilih yang masih aktif sebagai anggota atau pengurus partai politik.
Menanggapi hal tersebut, Ahsanul mengatakan sejak awal proses seleksi hingga menjelang pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan, DPRD telah membuka ruang partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi dan masukan terkait para calon.
Ia juga menyebut seluruh peserta seleksi telah membuat surat pernyataan tertulis di atas meterai Rp10.000 yang menyatakan tidak menjadi anggota partai politik.
Namun, kebenaran pernyataan tersebut, menurutnya, tetap menjadi tanggung jawab masing-masing calon dan dapat diverifikasi apabila terdapat informasi atau bukti yang relevan.
Pernah Jadi Caleg Tidak Otomatis Gugur
Ahsanul juga memberikan penjelasan mengenai calon anggota KPID terpilih yang diketahui pernah menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2024.
Menurutnya, persoalan tersebut harus dilihat secara proporsional dengan membedakan antara seseorang yang pernah menjadi calon legislatif, sedang menjabat sebagai anggota legislatif, dan masih menjadi anggota atau pengurus partai politik.
Ia merujuk pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang mengatur persyaratan anggota KPI, termasuk bukan anggota legislatif dan bersifat nonpartisan.
Menurut Ahsanul, ketentuan tersebut tidak secara eksplisit menyatakan bahwa seseorang yang pernah menjadi calon legislatif pada masa lalu otomatis tidak memenuhi persyaratan menjadi anggota KPI.
“Yang menjadi perhatian dalam memenuhi persyaratan nonpartisan adalah status dan keterikatan yang bersangkutan dengan partai politik, bukan semata-mata riwayat pencalonannya pada pemilu sebelumnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, apabila seseorang pernah menjadi caleg, tetapi kemudian telah mengakhiri keanggotaan maupun kepengurusannya dalam partai politik dan tidak lagi memiliki keterikatan yang bertentangan dengan persyaratan nonpartisan, riwayat pencalonan tersebut tidak serta-merta menjadi alasan menggugurkan yang bersangkutan.
Meski demikian, apabila terdapat informasi atau bukti mengenai keterkaitan calon dengan partai politik, hal tersebut tetap dapat diverifikasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Terkait hasil pemilihan tujuh calon anggota KPID NTB yang telah disampaikan kepada Gubernur, Ahsanul mengatakan Pemprov akan memprosesnya secara administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia berharap komisioner KPID NTB periode 2026–2029 nantinya benar-benar diisi figur yang memiliki kapasitas, integritas, serta mampu menjalankan tugas secara profesional.
“Harapan kita, Komisioner KPID NTB periode 2026–2029 nantinya diisi oleh figur-figur yang memiliki kapasitas dan integritas, serta mampu menjalankan tugas secara profesional,” ujarnya.
Sebelumnya, anggota Komisi I DPRD NTB, Ali Alkhairy, menyampaikan keberatan atas proses penetapan tujuh calon anggota KPID NTB.
Ali mengungkapkan dugaan bahwa tujuh nama calon komisioner telah lebih dahulu disodorkan sebelum rapat pleno berlangsung, sementara menurut keterangannya, rapat tersebut hanya dihadiri tiga orang dari total 11 anggota Komisi I.
