SUMBAWA, NTB (SIAR POST) – Polemik bantuan sebesar Rp550 ribu per kepala keluarga (KK) bagi korban kebakaran di Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), akhirnya terungkap. Pemerintah Provinsi NTB memastikan bantuan tersebut bukan berasal dari Gubernur NTB.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa informasi yang beredar luas di media sosial adalah keliru.
“Itu bukan dari Gubernur NTB, bukan dari Pemprov. Itu murni dari inisiatif teman-teman di Sumbawa,” tegasnya.
Ia menjelaskan, bantuan tersebut berasal dari solidaritas sejumlah kepala UPT, termasuk lingkup Dikbud NTB, UPT Dinas Ketenagakerjaan, hingga Balai Jalan Provinsi Pulau Sumbawa. Mereka secara swadaya menggalang sumbangan antar sesama pegawai.
Dari penggalangan tersebut, terkumpul dana sekitar Rp22 juta lebih. Selain uang, bantuan juga berupa 150 dus air mineral, 250 dus mie instan, 70 trai telur (masing-masing KK mendapat dua trai), serta pakaian layak pakai sebanyak lima karung.
Saat bantuan hendak disalurkan, para pengumpul donasi bertemu dengan Kepala Desa Juran Alas dan warga terdampak. Dalam pertemuan itu, disepakati agar dana yang terkumpul diberikan dalam bentuk uang tunai.
Hasilnya, sebanyak 35 KK korban kebakaran masing-masing menerima Rp550 ribu dari dana yang telah dikumpulkan tersebut.
“Jadi Rp550 ribu itu hasil pembagian dari dana yang terkumpul tadi, bukan bantuan resmi pemerintah,” jelasnya.
Namun, dalam proses penyerahan, sempat muncul narasi bahwa bantuan tersebut berasal dari gubernur. Hal itu, kata Ahsanul Khalik, merupakan inisiatif dari pihak pengumpul bantuan.
“Atas inisiatif teman-teman, ditulislah bantuan itu dari gubernur. Tujuannya untuk menunjukkan seolah-olah bantuan itu datang dari Pemprov. Padahal itu benar-benar dari swadaya teman-teman di Sumbawa,” ungkapnya.
Sebelumnya, publik ramai memprotes nilai bantuan yang dinilai terlalu kecil untuk korban kebakaran yang kehilangan tempat tinggal. Kritik semakin menguat karena bantuan tersebut dianggap berasal dari pemerintah provinsi.
Selain itu, sebagian masyarakat juga menyoroti belum hadirnya Gubernur NTB secara langsung di lokasi bencana di Sumbawa, berbeda dengan respons cepat saat bencana di wilayah Lombok.
Menanggapi hal itu, Ahsanul Khalik menyampaikan bahwa gubernur memiliki agenda yang padat, namun penanganan bencana tetap menjadi prioritas melalui OPD terkait.
“Sejak hari pertama, BPBD dan Dinas Sosial sudah diperintahkan turun langsung membawa bantuan,” katanya.
Ia menambahkan, bantuan dari pemerintah provinsi terus disalurkan. Bahkan pada hari ini, Dinas Sosial NTB kembali menyalurkan bantuan tambahan berupa beras sebanyak satu ton untuk warga terdampak.
