BLORA, SIAR POST – Program legalisasi dan penataan sumur minyak rakyat di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, ternyata belum sepenuhnya dinikmati para penambang.
Di balik pengiriman perdana minyak mentah ke Main Gathering Station (MGS) Menggung milik Pertamina EP Field Cepu, muncul keluhan keras dari sejumlah penambang yang merasa diperlakukan tidak adil.
Mereka mempertanyakan mengapa minyak dari sebagian penambang bisa dikirim ke Pertamina, sementara minyak milik penambang lain justru masih tertahan di lokasi penampungan.
Yang lebih membuat kecewa, harga yang diterima penambang disebut hanya Rp2.900 per liter, jauh di bawah harga yang diterima penambang di wilayah lain yang telah masuk skema penjualan ke Pertamina.
Suyono, salah satu penambang sumur rakyat di Desa Gandu, mengaku hingga saat ini belum bersedia menyerahkan minyaknya karena harga yang ditawarkan dinilai terlalu rendah dan tidak masuk akal.
“Saat ini minyak bisa dihargai Rp6.500 per liter. Masak melalui KSO PT Mataram Connection Nusantara hanya dibeli Rp2.900 per liter,” ujar Suyono.
Menurutnya, informasi yang diterima para penambang menyebutkan bahwa skema yang berjalan saat ini masih menggunakan harga lama, yakni Rp2.900 per liter atau sekitar Rp2,9 juta per ton.
Dari jumlah tersebut, investor hanya menerima Rp2.000 per liter dan pemilik lahan Rp900 per liter.
“Untuk sementara belum ada kepastian. Yang sudah berjalan itu katanya harganya tetap sama seperti sebelum masuk Pertamina. Yakni Rp2.900 per liter. Penambang jelas keberatan,” tegasnya.
Suyono menyebut minyak yang saat ini sudah dikirim ke MGS Menggung sebagian besar berasal dari milik Kepala Desa Gandu dan Ketua Paguyuban Penambang, Agus Rumanto. Pengiriman dilakukan menggunakan truk tangki berkapasitas sekitar 5.000 liter dan telah berlangsung beberapa kali.
Sementara minyak milik penambang lain masih tertahan.
“Yang lainnya belum boleh karena harganya tidak cocok,” katanya.
Tak hanya soal harga, para penambang juga mengaku minim informasi. Mereka mengklaim belum pernah diajak berdiskusi maupun mengikuti sosialisasi terkait pola kerja sama antara paguyuban, PT Mataram Connection Nusantara (MCN), dan Pertamina.
“Belum pernah sama sekali. Belum ada pemberitahuan. Nol komunikasi, nol informasi,” ujarnya.
Kondisi serupa dialami sejumlah penambang lain seperti Hartono, Ferdi, Tiyok hingga Yumanto. Minyak hasil produksi mereka saat ini masih ditampung dan belum diizinkan untuk dikirim.
Padahal di Desa Gandu terdapat sekitar 16 titik sumur rakyat yang telah berproduksi. Beberapa di antaranya bahkan memiliki kapasitas produksi yang cukup besar.
Para penambang membandingkan kondisi tersebut dengan sumur rakyat di wilayah Ledok, Semanggi, dan Nglobo yang disebut sudah mendapatkan harga sekitar Rp6,5 juta per ton saat masuk ke Pertamina.
“Teman-teman di Ledok, Semanggi dan Nglobo bisa dapat Rp6.500.000 per ton. Kami ingin diperlakukan sama. Sama-sama penambang, sama-sama membantu PAD dan produksi nasional. Kenapa kami justru disuruh ikut mekanisme yang membuat harga turun jauh?” kata Suyono.
Menurut informasi yang dihimpun dari sumber lapangan, persoalan utama yang menjadi tanda tanya para penambang adalah adanya dugaan ketimpangan akses pengiriman minyak ke Pertamina.
Sumber tersebut mengaku heran karena pihak yang memiliki produksi minyak dan telah mengantongi izin justru belum bisa mengirim langsung ke Pertamina. Sebaliknya, minyak yang selama ini dikoordinasikan melalui paguyuban sudah lebih dahulu masuk ke rantai distribusi.
“Yang punya minyak dan punya izin belum bisa kirim ke Pertamina. Justru yang selama ini dikoordinir paguyuban sudah jalan. Kalau minyak bisa langsung masuk Pertamina, harga mestinya bisa di atas Rp6.500 per liter. Tapi kami malah diminta ikut mekanisme yang hanya menghargai Rp2.900 per liter,” ungkap sumber tersebut.
Keluhan serupa disampaikan Yumanto. Ia mengaku saat ini memiliki sekitar delapan ton minyak mentah yang masih tertahan karena investor tidak mengizinkan pengambilan selama belum ada kejelasan harga.
“Katanya wilayah lain naik. Tapi di sini kok masih dibeli segitu?” ujarnya.
Yumanto mengaku selama proses penataan berlangsung, dirinya dan sebagian besar penambang tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi ataupun pembahasan harga.
Akibat ketidakjelasan tersebut, sebagian sumur rakyat mulai terdampak. Penambang yang masih memiliki modal untuk membeli pulsa listrik guna mengoperasikan genset masih bisa berproduksi. Namun banyak pula yang mulai menghentikan aktivitas karena tidak memiliki dana operasional.
“Kalau investor tidak kasih uang, kami juga tidak bisa beli pulsa listrik. Akhirnya sumur berhenti,” katanya.
