Hearing Dengan GERAM, DPRD KSB Akan Berikan Perhatian Serius Atas Aspirasi Masyarakat

/DPRD KSB Akan Mengawas Tenaga Kerja Kawasan Industri Smelter Maluk

Sumbawa Barat – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berjanji akan memberikan perhatian yang serius kepada aspirasi masyarakat yang telah disampaikan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I ke 8 beberapa waktu lalu.

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD KSB, Kaharuddin Umar saat menerima hearing dari anggota LSM GERAM KSB di ruang rapat DPRD, Senin (6/6).

Dalam hearing tersebut Ketua LSM GERAM, Firman Jawas dkk meminta agar lima poin rekomendasi yang dihasilkan dalam RDPU Komisi I ke 8 tersebut agar dapat segera diproses sesuai mekanisme Tatib DPRD dan perundang-undangan yang berlaku.

Menanggapi harapan GERAM, Ketua DPRD KSB Kaharuddin Umar menyambut baik aspirasi dan ekspektasi masyarakat KSB khususnya yang terkait dengan pembangunan infrastruktur Smelter di Kawasan Industri Maluk-Benete.

“Kami akan memberikan perhatian serius terhadap aspirasi yang telah disampaikan melalui RDPU Komisi I tersebut,” ujar Kaharuddin Umar yang didampingi dua unsur pimpinan DPRD KSB lainnya yaitu Merliza dan Abidin Nasar.

Baca Juga : RTLH di Kalsel Dapat Bantuan Bedah Rumah Rp 3 M Dari Kementerian PUPR

Kaharuddin Umar meminta kepada Sekertaris Dewan agar permintaan dari masyarakat agar segera difasilitasi untuk dibahas sesuai dengan mekanisme yang ada. Dengan catatan format rekomendasi disusun berdasarkan kaidah tata naskah yang semestinya.

“Hari ini kami akan menerima laporan dari Komisi kepada Pimpinan, dalam rangka mengeluarkan rekomendasi itu kami akan melakukan rapat gabungan komisi dalam rangka memberikan rekomendasi tersebut untuk kita selesaikan,” katanya.

Hari ini ia akan menerima laporan dan dalam waktu dekat berkas tersebut akan dibawa ke rapat gabungan komisi dalam rangka meminta persetujuan dan saran sehingga Komisi I dapat segera melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, seperti masalah tenaga kerja, kependudukan serta development melalui Dinas Tenaga Kerja.

  • DPRD KSB Akan Mengawas Rekrutmen Tenaga Kerja Kawasan Industri Maluk

Ketua DPRD KSB, Kaharuddin Umar, juga akan terus mengawasi tenaga kerja di kawasan industri Maluk yang saat ini masih direkrut melalui perusahaan Subkon PT AMIN dan PT PIL.

Terkait pembangunan Smelter, kata Kaharuddin Umar, saat ini sedang dibangun camp untuk para tenaga kerja yang dibangun oleh perusahaan PIL yang bekerjasama dengan PT Aman Mineral Industri Nusantara (AMIN) yang telah memenangkan tender dan bertanggung jawab dalam merekrut tenaga kerja.

“Pembangunan Smelter ini dikerjakan oleh Perusahaan PIL dan PT AMIN, tidak ada hubungannya dengan Amman. Setelah proyek Smelter ini rampung PT AMIN akan menyerahkan kepada PT Amman,” ujarnya.

Kaharuddin Umar juga mengatakan bahwa saat ini perekrutan tenaga kerja untuk Smelter belum melalui Dinas Tenaga Kerja tetapi masih melalui sejumlah perusahaan yang menjadi Subkon PT AMIN.

Baca juga : Gubernur NTB Menjawab Pertanyaan Masyarakat Tentang Manfaat Event MOTOGP dan MXGP

“Ke depan kita harapkan bahwa tenaga kerja ini penting. Inilah harapan kita semua termasuk dari GERAM juga agar rekomendasi dari Komisi I juga akan segera kita selesaikan dalam rangka mengawasi tenaga kerja yang berada di kawasan industri tersebut,” katanya.

Lima poin hasil dari RDPU Komisi I DPRD KSB adalah,

  1. Meminta PT Amman beserta aliansi dan mitra bisnisnya untuk bergerak secara konsisten menjalankan komitmen terhadap lokal sebagai kabupaten penghasil, wabil khusus terhadap kesempatan kerja.
  2. Mendorong perusahaan untuk melakukan pemutihan terhadap status black list dan alert list serta patuh terhadap undang-undang yang berlaku.
    3.meminta pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk segera memfasilitasi terbentuknya serikat buruh di batu hijau.
  3. Mendorong pemerintah daerah melalui DukCapil untuk intens melakukan operasi yustisi.
  4. Meminta PT Amman untuk memastikan penggunaan dana CSR setiap tahun tanpa sisa dan tepat guna.

Pada kesempatan tersebut juga, Ketua DPRD memberikan klarifikasinya terkait opini yg berkembang di media sosial beberapa hari belakangan.

“Tidak benar saya tidak bersedia menandatangani Rekomendasi” tandasnya.

Baca juga : Akhiri Kunker, Panglima TNI Beserta Rombongan Meninjau Sirkuit Mandalika

Selain karena format dan redaksinya yg masih harus diperbaiki juga terutama kesibukan agenda Wajib DPRD itu sendiri yg sdg berjalan saat ini yaitu Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021.

Hearing berlangsung cukup dinamis. Abidin Nasar, Wakil Ketua DPRD berharap agar hearing semacam ini dapat kita lakoni dengan semangat yang sama yaitu sama-sama memperjuangkan Aspirasi masyarakat Sumbawa Barat khususnya terkait ekspektasi mereka atas kesempatan kerja yang ada di Kawasan Industri yg ditetapkan melalui RPJM Nasional 2020-2024 tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Oi, gak boleh Copas, minta izin dulu