Birokrasi Dompu Masih Belum Tertata Baik, Pejabat Ditempatkan Tidak Sesuai Keahlian

Foto : Kantor Bupati Dompu

/Ombudsman : nilai kepatuhan pelayanan publik menurun, dipengaruhi oleh kompetensi aparatur yang ditempatkan di pelayanan publik tidak tepat

Mataram, SIARPOST | Reformasi Birokrasi di pemerintahan Kabupaten Dompu masih belum tertata dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah jabatan yang ditempatkan tidak sesuai dengan keahlian atau latar belakang pejabatnya.

Contoh saja di Dinas Perpustakaan Kabupaten Dompu yang saat ini ditempati oleh sejumlah pejabat yang berlatar belakang pendidikan berbeda dengan jabatan dan bukan keahliannya di bidang Perpustakaan.

Hal ini diungkapkan oleh salah satu staf Pemda Dompu yang tau persis beberapa jabatan tingkat Kepala Bidang di Dinas Perpustakaan sama sekali bukan orang yang ahli dalam bidang perpustakaan.

Baca juga : Era Jokowi, KPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp4,5 T Masalah Tol

“Ada tiga bidang di perpustakaan dan semuanya dipimpin oleh Kepala Bidang yang tidak mengerti teknis dalam bidang tersebut, sehingga sejumlah ide yang diusul oleh bawahannya kadang tidak nyambung,” ujarnya saat dimintai keterangan, Rabu (8/3/2023).

Bahkan ada beberapa pejabat tingkat Kepala Seksi di Dinas tersebut yang sudah pantas secara pangkat dan golongan menjadi Kepala Bidang tapi tidak diberdayakan.

“Malah yang masuk orang-orang yang bukan ahli perpustakaan,” katanya.

Ia berharap pemerintah tidak amburadul menempatkan pejabat agar tujuan dan program pemerintah serta pelayanan publik dapat berjalan baik.

Kepala Perwakilan Wilayah Ombudsman Provinsi NTB, Dwi Sudarsono saat ditemui beberapa waktu lalu mengatakan, nilai kepatuhan pelayanan publik Pemda di provinsi NTB rata-rata mengalami penurunan, hal itu dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman dan kompetensi aparatur yang ditempatkan di pelayanan publik.

Baca juga : Ada Pergerakan Tak Wajar Sebesar Rp 300 Triliun di Kemenkeu

Ia berharap, agar pelayanan publik berjalan maksimal, aparatur yang ditempatkan di pelayanan publik harus mempunyai kompetensi sehingga dapat memahami cara pelayanan.

“Kompetensi penting, menepatkan aparatur di pelayanan publik yang seusai dengan bidang keahliannya sehingga pelayanan berjalan maksimal,” ujarnya.

Dikutip dari BNPB.go.id, Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Landasan Hukum :

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design REFORMASI BIROKRASI 2010.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020.

Road Map Reformasi Birokrasi
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tujuannya adalah mewujudkan pemerintahan yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Mewujudkan Tujuan Pembangunan yang berkelanjutan. (FR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Oi, gak boleh Copas, minta izin dulu