Dua Tahun AKJ SYAH, Masih Ada Penempatan Pejabat Yang Tidak Tepat

 

Warga Dompu Mungkin Tidak Perlu Sekolah Tinggi, Kedekatan Politik Bisa Jamin Dapat Jabatan

SIARPOST | Pertanyaan sederhana yang dilontarkan oleh sejumlah tokoh intelektual dan masyarakat di Kabupaten Dompu, khusunya di Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja, tentang prosedur pengangkatan dan penempatan jabatan seorang birokrasi yang tepat.

Mereka mempertanyakan prosedur dan regulasi serta persyaratan seorang birokrasi yang diangkat menjadi sekertaris Kelurahan Simpasai. Satu bulan kemudian dipromosikan menjadi PLH Lurah Simpasai.

“Padahal soal ijazah S1 yang bersangkutan juga masih dipertanyakan,” cetus seorang warga Kelurahan Simpasai yang tidak ingin dipublikasikan identitasnya, beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, apakah ini tidak mencederai janji Bupati Dompu, Abdul Kader Jaelani (AKJ) yang berjanji menempatkan birokrasi berdasarkan keahlian dan prosedur yang berlaku.

“Atau sudah tidak ada lagi figur yang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin di Dompu?,” ujarnya.

Baca juga : Fakta Baru Kecelakaan Surabaya Indah, Ternyata Tidak Melalui Terminal Mandalika

Masyarakat Simpasai tidak semua bodoh dalam menyikapi ini, tambahnya, jangan sampai kebijakan pemerintah ini akan dianggap buruk pada Bupati AKJ dan ini akan berimbas pada generasi yang akan datang.

Dengan adanya pengangkatan dan penempatan seorang birokrat yang diduga tidak sesuai dengan prosedur, Ini menunjukan bahwa masyarakat Dompu tidak perlu lagi belajar dan sekolah tinggi-tinggi, cukup dengan kedekatan politik saja.

Dari informasi yang dihimpun media ini, PLH Lurah Simpasai saat ini baru saja menyesuaikan pangkat dan golongan menjadi III.a dan yang bersangkutan langsung dijadikan Sekertaris Lurah, kemudian selang beberapa waktu diangkat menjadi PLH Lurah. Padahal masih banyak orang yang lebih pas yang menjadi pilihan.

“Masih banyak orang-orang yang pangkatnya jauh lebih tinggi dan lebih lama, kenapa pemerintah tidak selektif dalam menempatkan orang-orang yang pas,” ujarnya.

Ia mengatakan, Reformasi mental birokrasi, kalau hanya melihat dan menilai dari muatan politik dengan sistem manajemen organisasi perangkat daerah yang dilandaskan pada manajemen OTOKRASI yang menyebabkan hilangnya keseimbangan dalam suatu perjalanan pemerintahan AKJ SYAH, berdampak pada kehidupan masyarakat akibat dari adanya peletakan suatu pekerjaan yang bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran.

Baca juga : Naas, Bocah 5 Tahun di Dompu Diserang Anjing Rabies, Polisi Identifikasi

Visi misi AKJ SYAH terkait reformasi mental birokrasi perlu dipertanyakan, pengangkatan dan penempatan staffing untuk kepemimpinan khususnya Kelurahan Simpasai dinilai tidak tepat.

Terpisah, Sekda Kabupaten Dompu, Gatot saat dikonfirmasi, Selasa (7/3/2023) mengatakan, terkait hal di atas, pertimbangannya lebih kepada mencari figur yg mau dan bersedia memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang dekat dengan masyarakat, supaya seorang Lurah tidak hanya duduk berdiam di kantor tetapi bisa menyikapi persolan di tengah tengah masyarakat.

“PLH bersifat sementara sampai adanya Pejabat Difinitif. Dalam hal ini masyarakat dipersilakan memberikan masukan kepada Pak Bupati siapa figur atau calon pejabat yang mau bekerja tentunya juga memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku”, katanya.

Pengamat kebijakan publik sekaligus Ketua Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) NTB, Juwaedin, mengatakan, penempatan jabatan bukan didasari oleh siapa yang dekat dengan masyarakat dan mau bekerja. Jika itu dasarnya semua orang juga punya kesempatan yang sama untuk sebuah jabatan.

Namun ia menegaskan bahwa seorang pejabat harus memiliki mental dan lihai dalam manajemen bawahan. Ilmu ini datang dari pengalaman dan juga bisa didapat dari pendidikan.

Baca juga : PO Surya Kencana Bantah Berita Miring Media Online, Yang Diberitakan Tidak Benar

Kemudian Ijazah S1 yang bersangkutan dipertanyakan, tapi pemerintah Dompu membatu yang bersangkutan dalam penyesuaian pangkat dengan ijazah tersebut. Ini harus juga diperhatikan oleh pemerintah.

Karena untuk memperoleh S1, kata Jul, sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 4 tahun.
Namun ini diduga karena untuk mempercepat jenjang karir seseorang yang dianggap telah berjuang di arena politiknya AKJ SYAH.

“Kalau ini terjadi maka AKJ SYAH akan dianggap melanggar kode etik dalam birokrasi,” ujarnya.

Pencapaian AKJ SYAH Dua Tahun Perlu Analisis Mendalam Dengan Data Kuantitatif dan Kualitatif

Ia tidak menampik, bahwa masa kepemimpinan AKJ SYAH selama dua tahun ini cukup membanggakan dan banyak menorehkan prestasi baik serta sejumlah penghargaan dari tingkat Provinsi maupun Nasional.

Akibat dampak pembangunan melalui program “JARA PASAKA”, Dompu mampu membangun sejumlah sektor baik dari infrastruktur maupun UMKM, pertanian dan perikanan dan sektor lainnya. Sehingga ekonomi masyarakat Dompu mengalami peningkatan sekitar 12 persen.

Namun ia mengatakan, meski peningkatan ekonomi dikatakan naik, laporan ini juga perlu dievaluasi kembali. Jangan sampai data yang disampaikan tidak real dengan fakta yang terjadi.

“Berbicara capaian yang diangkat ke publik seperti pencapaian Dompu ini, tidak hanya sekedar analisis yang meluas, tetapi diperlukan analisis yang mendalam, yakni menggunakan data kuantatif atau angka dan data kualitatif,” tandasnya. (FR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Oi, gak boleh Copas, minta izin dulu