Tambang Galian C Ilegal di Desa Taman Ayu, DLH Lobar Akui Berhadapan Dengan Masyarakat

 

/Kami sudah maksimal tetapi kami dibawakan parang dan linggis oleh warga

Mataram, SIARPOST | Penambangan Galian C tidak berizin di Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat sudah belasan tahun dilakukan. Ternyata dari enam perusahaan yang melakukan penambangan di lokasi tersebut, hanya satu yang baru memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) melalui Kepala Bidang LH, Lale Widiani SH saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (14/7/2023). Ia mengatakan bahwa dari hasil verifikasi lapangan yang dilakukan beberapa waktu lalu, hanya satu saja yang telah memiliki IUP.

Baca juga :Tambang Ilegal di Desa Taman Ayu Lombok Barat, LSM Gempur : APH dan Pemerintah Ngapain Aja?

Untuk menertibkan perusahaan atau pihak yang mengelola tambang yang belum memiliki izin lingkungan atau UKL-UPL sebagai persyaratan IUP, sejauh ini DLH Lombok Barat telah melakukan yang maksimal.

“Sejak saya di Dinas LH Lobar ini, kami sudah melakukan yang maksimal untuk mendorong perusahan di Taman Ayu agar segera membuat izin lingkungan dan IUP, namun hingga saat ini tidak dilakukan,” ujarnya.

Bahkan pihak DLH Lobar sudah sering melakukan penutupan terhadap sejumlah tambang dengan memasang papan plang. Namun sehari setelah plang dipasang, penambangan kembali dibuka oleh masyarakat setempat.

“Kita berhadapan dengan masyarakat, pernah kami mengumpulkan mereka di kantor desa untuk mediasi dengan dinas terkait dari Provinsi dan membantu mereka agar mempermudah mengurus izin, tetapi kami dibawakan linggis dan parang oleh warga,” jelasnya.

Baca juga : Puluhan Tahun Beroperasi, Tambang Galian C di Desa Taman Ayu Lombok Barat Ternyata Tidak Berizin

Ia mengaku sudah sering sekali memasang plang di lokasi yang berbeda-beda untuk menutup tambang yang belum memiliki IUP, namun masyarakat setempat tidak mengindahkan, dengan alasan mereka tidak bisa makan jika tambang tersebut ditutup.

Padahal DLH Lombok Barat sudah ingin membantu masyarakat agar tertib aturan, sehingga ada pertanggung jawaban dari pihak pengelola tambang jika terjadi sesuatu baik pada pekerja maupun kerusakan lingkungan pasca tambang.

Sejauh ini, DLH Lombok Barat belum melakukan penelitian terhadap tingkat kerusakan lingkungan akibat dari tambang di Taman Ayu. Namun secara garis besar kondisi lingkungan di lokasi tersebut tetap dilaporkan ke Dinas LHK Provinsi NTB untuk ditindaklanjuti.

Sejak tahun 2022, kewenangan untuk mengeluarkan izin UKL-UPL ada di Provinsi NTB, sebelumnya kewenangan ada di Kabupaten. Demikian pun untuk IUP berada di Provinsi NTB.

Namun demikian, DLH Lombok Barat tetap bertanggung jawab untuk mengawasi dan memantau tingkat kerusakan lingkungan dari kegiatan tambang galian C dan dilaporkan secara berkala ke dinas LHK Provinsi NTB. (FR).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Oi, gak boleh Copas, minta izin dulu