Tambang Galian C di Lombok Barat, Penambang Malah Akui Sudah Meminta Izin ke Polres dan Polda

/Apakah kewenangan APH memberikan Izin Tambang?

Mataram, SIARPOST | Tambang Galian C tak berizin di Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat semakin menjadi buah bibir publik. Tambang tersebut telah beroperasi belasan tahun dan diduga merusak lingkungan.

Terakhir, media ini mendapat informasi dari warga setempat yang melakukan aktivitas pertambangan di lokasi. Saat ditanya izin penambangan, warga mengatakan bahwa tambang yang mereka kerjakan sudah meminta izin ke Polres setempat bahkan ke Polda NTB.

Padahal pihak yang harus mengeluarkan izin IUP atau UKL-UPL bukan kewenangan Aparat Penegak Hukum melainkan pemerintah Provinsi.

Baca juga : Tambang Galian C Ilegal di Desa Taman Ayu, DLH Lobar Akui Berhadapan Dengan Masyarakat

Kebenaran informasi dari para pekerja ini pun masih menjadi tanda tanya besar publik, apakah ada kontribusi APH yang menjamin kepada para pengelola tambang sehingga tetap berjalan mulus.

Informasi para pekerja yang telah meminta izin dari Polda dan Polres juga katakan oleh Kabid Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Barat, Lale Widiani. Ia mengatakan bahwa pernah mendengar keterangan warga yang mengatakan telah meminta izin kepada Polres maupun Polda.

“Ketika kita turun ke lokasi agak bingung juga, mereka bilang sudah minta izin di Polda dan Polres, tapi kan bukan mereka yang mengeluarkan izin IUP ini,” ujar Kabid LH, Lale Widiani saat ditemui di ruangan kerjanya, Jumat (14/7/2023).

Lale mengatakan, bahwa dirinya masuk di DLH Lobar pada pertengahan tahun 2020 dan menemukan masalah di Taman Ayu seperti saat ini. Warga mengatakan bahwa sudah meminta izin kepada Polres dan Polda Padahal Izin Usaha Pertambangan (IUP) bukan dikeluarkan oleh Polres atau Polda.

Baca juga : ESDM NTB : Jika Tidak Berizin, Pengelola Tambang Galian C Bisa Dipidana dan Denda Ratusan Miliar

Diketahui, di antara enam perusahaan tambang di Desa Taman Ayu, hanya ada satu perusahaan tambang yang memiliki IUP. Sisanya belum memiliki. Data tersebut dari hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh DLH Lobar pada 2023.

DLH Lobar juga telah memfasilitasi mediasi antara warga dan dinas terkait yaitu DLHK NTB dan ESDM NTB agar pengurusan izin tambang bisa dipermudah, namun hingga saat ini pemilik tambang tak kunjung mengurus IUP.

Dengan adanya IUP, maka para pekerja akan lebih aman dalam bekerja, begitu juga tingkat kerusakan lingkungan bisa ditekan.

Lale juga mengingatkan warga, jangan sampai pekerja saja yang meratapi susahnya ekonomi, tetapi pemilik tambang malah meraup untung yang sangat besar dari hasil penambangan galian C tersebut.

Sampai berita ini terbit, pihak Polres Lombok Barat dan Polda NTB belum memberikan klarifikasi yang lengkap. (FR).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Oi, gak boleh Copas, minta izin dulu