‎Portal Belum Dibuka, Honorer KLU Memanas: Aksi Damai Desak Kepastian Nasib, Pemda Pastikan Anggaran Tetap Aman

‎
‎Lombok Utara, SIARPOST – Ribuan tenaga honorer Kabupaten Lombok Utara kembali turun ke jalan, namun kali ini dengan pesan yang lebih tegas: mereka menuntut kepastian. Bukan sekadar seremonial, aksi damai yang menggandeng LSM Kasta NTB-KLU ini berlangsung di depan Kantor Bupati KLU untuk menagih kejelasan nasib ribuan honorer yang masih menggantung akibat portal pendataan pusat yang tak kunjung dibuka.
‎
‎Aksi berlangsung tertib, namun penuh tekanan emosional karena ribuan honorer dari kategori R2, R3, hingga R4 menegaskan satu hal: mereka tidak ingin ada yang dirumahkan. Selain itu, para demonstran juga meminta jaminan tidak adanya intervensi atau tekanan dari pihak manapun setelah aksi berlangsung.
‎
‎Tiga tuntutan utama honorer:
‎
‎Pemda KLU benar-benar serius memperjuangkan nasib honorer hingga tuntas ke pusat.
‎
‎Tidak boleh ada satu pun honorer dari R2, R3, dan R4 yang dirumahkan.
‎
‎Wakil Bupati harus memberikan jaminan tidak akan ada intervensi terhadap peserta aksi.
‎
‎Menanggapi desakan tersebut, Wakil Bupati Lombok Utara memberikan sejumlah pernyataan penting yang langsung menjadi sorotan massa.
‎
‎Pernyataan Wakil Bupati KLU:
‎Seluruh tenaga honorer telah terkaver dalam anggaran murni, sebagaimana berjalan selama ini.
‎
‎Menjamin tidak ada intervensi dalam bentuk apa pun setelah aksi.
‎
‎Berkomitmen mengawal penuh perjuangan honorer hingga ke kementerian.
‎
‎Menyatakan seluruh data honorer sudah siap di-upload, namun terkendala karena portal Kemenpan RB masih terkunci.
‎
‎Wakil Bupati juga menegaskan bahwa jika sampai akhir Desember portal belum dibuka, maka honorer “tetap akan bekerja” karena anggarannya sudah disiapkan Pemda. Namun ia menekankan bahwa kewenangan final tetap berada di pemerintah pusat.
‎
‎“Kalau portal itu dibuka, semua data langsung bisa kami input. Bukan hanya KLU, banyak daerah lain juga menunggu. Ini persoalan sistem nasional,” tegasnya di hadapan massa.
‎
‎Sementara itu, Pemda KLU menegaskan bahwa perjuangan tetap berjalan, namun harus menunggu kebijakan pusat terkait pembukaan portal.
‎
‎Aksi hari ini bukan sekadar unjuk rasa, tetapi pengingat keras bahwa ribuan keluarga menggantungkan hidup pada kepastian kerja yang hingga kini masih di tangan pemerintah pusat.(Niss)