Lombok Utara ,SIARPOST– Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Lombok Utara tak hanya bicara soal distribusi makanan, tapi juga transparansi yang kini mulai disorot serius. DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendorong Bupati segera mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan setiap paket MBG mencantumkan daftar harga dan kandungan gizi secara terbuka.
Dorongan ini bukan tanpa alasan. Di tengah berbagai dinamika pelaksanaan MBG di daerah, transparansi dinilai menjadi kunci untuk menutup celah penyimpangan sekaligus memastikan kualitas gizi benar-benar sampai ke penerima manfaat.
Anggota Komisi III DPRD KLU, M. Indra Darmaji Asmar, menegaskan bahwa meskipun program MBG berada di bawah kendali pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan program berjalan bersih dan tepat sasaran.
“Ini bukan sekadar soal bagi-bagi makanan. Kita bicara tentang kualitas gizi anak-anak dan potensi kebocoran anggaran. Transparansi harga dan kandungan gizi harus jadi standar,” tegas Darmaji, Minggu (29/3).
Menurutnya, MBG telah masuk dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), yang artinya program ini rawan disusupi praktik seperti mark-up bahan baku hingga monopoli vendor. Karena itu, langkah preventif di tingkat daerah dinilai sangat penting.
Darmaji menilai, penerapan kewajiban mencantumkan harga dan informasi gizi dalam setiap paket makanan bukan hal baru. Sejumlah daerah telah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa sebagai bentuk pengawasan publik.
“Daerah lain sudah mulai. Ada yang mewajibkan rincian menu, harga, hingga kandungan gizi dicantumkan setiap hari. Ini langkah sederhana tapi berdampak besar,” ujarnya.
Di Lombok Utara sendiri, pelaksanaan MBG disebut masih menghadapi sejumlah persoalan, termasuk adanya penyedia layanan yang sempat dihentikan operasionalnya. Hal ini menjadi sinyal bahwa pengawasan perlu diperkuat, tidak hanya dari pusat, tetapi juga oleh pemerintah daerah.
Selain itu, Darmaji juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan, khususnya orang tua dan komite sekolah. Menurutnya, mereka adalah pihak paling dekat dengan penerima manfaat dan bisa menjadi “mata” tambahan untuk memastikan kualitas makanan sesuai standar.
“Kalau ada menu yang tidak wajar, harus ada kanal pengaduan yang mudah diakses. Jangan sampai masyarakat hanya jadi penerima tanpa bisa mengawasi,” katanya.
Lebih jauh, ia juga mendorong keterlibatan vendor lokal seperti koperasi desa dan kelompok tani dalam rantai pasok MBG. Selain memperkuat ekonomi lokal, langkah ini juga diyakini dapat meminimalisir praktik monopoli dan memperpendek jalur distribusi.
Dengan transparansi yang diperkuat dari hulu ke hilir, DPRD KLU berharap program MBG tidak hanya bebas dari praktik korupsi, tetapi juga benar-benar mampu menjawab persoalan gizi, termasuk upaya menekan angka stunting di daerah.
“Kalau sistemnya transparan, pengawasannya kuat, dan masyarakat dilibatkan, maka manfaat MBG akan benar-benar dirasakan. Ini bukan program biasa, ini menyangkut masa depan anak-anak kita,” tutup Darmaji.(Niss)
