Mataram SIARPOST— Ketika dunia disebut sedang “tidak aman” dan negara kuat bisa bertindak semaunya, Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memilih menarik garis tegas: Indonesia tak boleh bergantung pada siapa pun untuk urusan makan.
Dalam Pidatonya Jumat 17/04/2026 di mataram Nusa Tenggara Barat (NTB), Ketua Umum PAN Sekaligus Menteri Kordinator Bidang Pangan Indoneaia, ini tidak berbicara abstrak soal ideologi. Ia langsung mengarah pada dua hal yang paling konkret bagi rakyat kecil: pupuk dan harga gabah.
“Kalau soal perut masih tergantung, itu bahaya,” ujarnya, menegaskan bahwa kedaulatan pangan adalah fondasi utama di tengah ketidakpastian global.
Salah satu program yang paling disorot adalah reformasi distribusi pupuk. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan itu, sejak 2025, pemerintah memangkas aturan berbelit dan menaikkan volume pupuk nasional dari sekitar 6 juta ton menjadi 9,5 juta ton.
Dampaknya langsung terasa di lapangan, termasuk di NTB. Petani yang sebelumnya kesulitan mendapatkan pupuk, kini disebut bisa memperoleh sebelum masa tanam.
Efek berantainya cukup signifikan. Dengan ketersediaan pupuk yang lebih mudah dan meningkat hingga lebih dari 50 persen, produksi beras nasional ikut terdongkrak.
“Dari pupuk saja, produksi naik sekitar 8 persen,” kata Ketua Umum PAN tersebut. Ia mengilustrasikan, jika produksi sebelumnya 30 juta ton, maka bisa melonjak menjadi sekitar 32,4 juta ton.
Kenaikan ini tidak berhenti pada angka produksi. Nilai tukar petani indikator kesejahteraan ikut terdongkrak. Di NTB, ia menyebut peningkatan pendapatan petani bisa mencapai sekitar Rp2 juta.
Namun persoalan utama petani, menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan itu, bukan sekadar produksi, melainkan harga. Selama ini, praktik di lapangan sering merugikan petani karena standar kualitas yang sulit dipahami dan dimanfaatkan oleh tengkulak.
Harga patokan gabah yang seharusnya Rp5.500–Rp6.000 kerap anjlok menjadi Rp4.500 di tangan petani.
Solusi yang diambil cukup tegas: pemerintah menetapkan harga gabah Rp6.500 untuk semua kualitas.
“Apapun keadaannya, petani harus terima Rp6.500, tidak boleh kurang,” tegas Ketua Umum PAN tersebut.
Kebijakan ini tidak hanya berhenti di atas kertas. Ia mengaku sampai melibatkan aparat penegak hukum dan TNI untuk memastikan implementasi di lapangan. Hasilnya, dalam waktu sekitar tiga bulan, praktik pembelian di bawah harga tersebut disebut berhasil ditekan.
Meski mengklaim keberhasilan di sektor pertanian, Menteri Koordinator Bidang Pangan itu mengakui pekerjaan belum selesai. Fokus berikutnya adalah nelayan dan peternak kelompok yang disebutnya sebagai bagian dari 30 persen masyarakat paling rentan.
Masalah nelayan dinilai mirip: tidak punya daya tawar. Ikan harus segera dijual sebelum busuk, sehingga harga ditentukan sepihak oleh tengkulak.
Solusi yang ditawarkan adalah pembangunan “Kampung Nelayan” berbasis koperasi dan BUMDes. Fasilitas seperti cold storage, pabrik es, hingga bengkel kapal akan disiapkan agar nelayan tidak terpaksa menjual murah.
Dengan sistem ini, nelayan bisa menahan hasil tangkapan hingga harga layak, bahkan menjual ke koperasi dengan harga yang telah ditentukan pemerintah.
Program pangan ini tidak berhenti di produksi dan distribusi. Ketua Umum PAN itu menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan penuh pada 2026–2027, mencakup beras, ikan, telur, hingga sayuran.
Lebih jauh, ia mengaitkan pangan dengan kualitas sumber daya manusia. Program makan bergizi untuk puluhan juta anak menjadi bagian dari strategi besar meningkatkan kualitas generasi mendatang.
“Kalau makan tidak bergizi, pertumbuhan dan kecerdasan ikut terdampak,” ujarnya.
Di balik semua klaim program, Menteri Koordinator Bidang Pangan itu memberi pesan yang cukup tajam kepada para pejabat dan kader partai: kerja politik harus terukur.
Baginya, “bantu rakyat” bukan sekadar slogan, tapi harus terlihat dalam hal konkret harga konkret harga yang naik untuk petani, akses yang mudah untuk pupuk, dan sistem yang adil bagi nelayan.(Niss)
