MATARAM, SIAR POST – Tiga agenda besar Halal Bihalal komunitas daerah di Kota Mataram berlangsung dalam satu hari, Minggu (19/4/2026). Mulai dari Rukun Keluarga Dompu (RKD), Rukun Keluarga Bima (RKB), hingga Himpunan Keluarga Sumbawa Barat (KSB), semuanya dipadati ratusan warga yang datang dengan semangat silaturahmi dan kebersamaan.
Namun di tengah antusiasme itu, muncul satu pertanyaan yang ramai dibicarakan, ke mana Gubernur NTB, Muhammad Iqbal?
Dalam tiga kegiatan besar tersebut, hanya Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri yang terlihat hadir dan memberikan sambutan.
Sosok yang akrab disapa Umi Dinda itu bahkan tampil aktif di seluruh rangkaian acara, menyampaikan pesan persatuan, pembangunan daerah, hingga penguatan peran masyarakat.
Tiga Komunitas, Satu Momentum Kebersamaan
Di Hotel Lombok Astoria, RKD Mataram menggelar Halal Bihalal dengan pesan kuat tentang persatuan warga Dompu di perantauan.
Umi Dinda mengajak warga menjadi agen perubahan dan tetap menjaga nilai kearifan lokal.
Sementara itu, di Gedung Auditorium UIN Mataram, RKB menekankan pentingnya kolaborasi masyarakat dalam pembangunan serta pelestarian budaya dan pembinaan generasi muda.
Di tempat berbeda, Himpunan Keluarga Sumbawa Barat (KSB) juga menggelar kegiatan serupa di Hotel Lombok Raya. Dalam sambutannya, Wagub menyoroti keberhasilan pembangunan KSB yang dinilai bisa menjadi contoh bagi daerah lain di NTB.
Ketiga acara ini sejatinya menjadi ruang strategis mempertemukan masyarakat dengan pemimpin daerah dalam suasana kekeluargaan.
Absennya Muhammad Iqbal dalam tiga acara besar tersebut memunculkan tanda tanya di kalangan warga. Padahal, informasi kegiatan telah beredar jauh hari sebelumnya.
Sejumlah warga mengaku berharap bisa bertemu langsung dengan orang nomor satu di NTB itu, apalagi momen Halal Bihalal dianggap sebagai kesempatan langka untuk berdialog secara langsung.
“Biasanya momen seperti ini yang kami tunggu. Bisa bertatap muka langsung, menyampaikan aspirasi tanpa sekat,” ujar salah satu warga Dompu yang hadir.
Beredar kabar, Gubernur sedang menjalankan agenda di luar daerah. Namun, ketiadaan penjelasan resmi di ruang publik membuat spekulasi terus berkembang.
Lebih dari sekadar absensi, isu yang mengemuka justru menyentuh hal yang lebih mendasar, akses masyarakat terhadap pemimpin.
Sejumlah warga mengeluhkan bahwa selama ini ruang untuk menyampaikan aspirasi dinilai terbatas.
Akibatnya, kegiatan seperti Halal Bihalal menjadi satu-satunya harapan untuk bisa berinteraksi langsung dengan kepala daerah.
“Kalau tidak di momen seperti ini, kami sulit sekali menyampaikan langsung. Padahal banyak hal yang ingin disampaikan,” ungkap warga lainnya.
