MATARAM, SIAR POST – Perayaan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Barat ke-68 diwarnai kabar panas. Dewan Pengurus Pusat LSM KASTA NTB kembali menggulirkan dugaan kasus besar di tubuh PT AM Giri Menang (AMGM), yang kini tak hanya menyasar institusi, tetapi juga menyeret nama Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini.
Ketua DPP KASTA NTB, Zulfan, menyatakan pihaknya secara resmi telah menyerahkan tembusan laporan pengaduan (Lapdu) ke Kejaksaan Tinggi NTB, sebagai tindak lanjut laporan yang sebelumnya telah dikirim ke Kejaksaan Agung RI.
Sorotan utama dalam laporan tersebut adalah pinjaman PT AMGM di salah satu Bank senilai Rp118 miliar yang diduga bermasalah. Pinjaman itu disebut diteken pada akhir tahun 2022 dan diperuntukkan bagi proyek perbaikan pipa air.
Namun dalam prosesnya, KASTA NTB menduga terjadi maladministrasi yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
“Kami menyoroti pinjaman PT AMGM sebesar Rp118 miliar di salah satu Bank. Secara peruntukan memang untuk perbaikan pipa air, tetapi dalam prosesnya kami menduga ada penyimpangan administratif yang serius,” tegas Zulfan.
Tak hanya itu, persoalan ini juga sempat menjadi perhatian legislatif. DPRD Lombok Barat bahkan pernah berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) karena menilai prosedur pinjaman tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Yang lebih menguatkan sorotan publik, posisi Direktur Utama PT AMGM saat pinjaman itu dilakukan diketahui dijabat oleh Lalu Ahmad Zaini, sebelum dirinya menjabat sebagai Bupati Lombok Barat.
Menurut KASTA NTB, yang bersangkutan juga pernah dipanggil untuk dimintai keterangan terkait persoalan ini. Namun, penanganan kasus tersebut disebut sempat dihentikan tanpa kejelasan yang memadai.
“Dulu Dirut PT AMGM (LAZ) sudah pernah dipanggil terkait persoalan ini. Tapi prosesnya berhenti begitu saja. Ini yang kami dorong untuk dibuka kembali secara terang,” lanjut Zulfan.
KASTA NTB mendesak Kejaksaan Tinggi NTB untuk segera membentuk tim investigasi, memanggil seluruh pihak terkait, serta mengusut tuntas dugaan kasus ini secara transparan.
Mereka menegaskan, momentum HUT Lombok Barat seharusnya tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga refleksi untuk membersihkan dugaan praktik korupsi, khususnya di perusahaan daerah yang menyangkut kepentingan publik.
“Kami tidak ingin ini berhenti sebagai isu. Semua dokumen sudah kami serahkan. Sekarang publik menunggu keberanian aparat penegak hukum,” tutup Zulfan.
Saat berita ini dipublish, pihak PT AMGM sudah dimintai klarifikasi melalui whatsapp namun belum menjawab. (Red)
