Lombok utara SIARPOST_Kerap dihantam banjir dan bencana alam, desa-desa di Kecamatan Pemenang akhirnya memilih berhenti berjalan sendiri-sendiri. Alih-alih menunggu bantuan datang, lima desa di kawasan itu kini membangun kekuatan bersama melalui pembentukan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD), sebuah forum kolaborasi yang disebut menjadi yang pertama di Lombok Utara bahkan pionir di Nusa Tenggara Barat.
Pembentukan BKAD bukan sekadar agenda administratif antar pemerintah desa. Di balik lahirnya lembaga ini, tersimpan kegelisahan panjang warga yang selama bertahun-tahun menghadapi persoalan serupa: banjir, sampah, hingga lemahnya koordinasi saat bencana datang.
Kepala Desa Malaka, H. Ikkhwan, mengatakan pengalaman menghadapi bencana menjadi titik balik lahirnya kesadaran kolektif antar desa. Selama ini, penanganan keadaan darurat kerap dilakukan sendiri-sendiri sehingga bantuan dan koordinasi berjalan lambat.
“Filosofinya bagaimana kami bisa saling menguatkan dan memperingan beban masing-masing desa terhadap persoalan yang terjadi, terutama bencana alam,” ujarnya saat pembahasan AD/ART BKAD,Selasa 19/05/2026
Melalui BKAD, sekat birokrasi yang selama ini membuat koordinasi antar desa berjalan panjang kini dipangkas. Dalam kondisi darurat, kepala desa bisa langsung saling terhubung untuk mengirim bantuan personel, logistik, hingga dukungan penanganan lapangan tanpa harus menunggu proses berlapis.
Namun menariknya, fokus utama BKAD tidak berhenti pada penanganan pascabencana. Forum ini justru mulai menyasar akar persoalan yang selama ini dianggap menjadi pemicu utama banjir di wilayah Pemenang, yakni persoalan sampah dan buruknya tata lingkungan.
Masalah sampah disebut menjadi ancaman serius bagi kawasan yang hidup dari sektor pariwisata itu. Karena itu, penanganannya tidak lagi dibebankan pada satu desa saja, melainkan dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Bencana banjir yang sering terjadi di sini, dalam tanda kutip, timbul akibat persoalan sampah yang belum terurai dengan baik,” tegas Ikkhwan.
Langkah ini sekaligus menunjukkan perubahan cara pandang desa-desa di Pemenang terhadap kebencanaan. Mereka tidak lagi hanya fokus pada respons saat bencana datang, tetapi mulai membangun sistem pencegahan bersama berbasis kawasan.
Di sisi lain, BKAD juga diproyeksikan menjadi kendaraan baru penguatan ekonomi masyarakat desa. Lembaga ini akan menjadi payung hukum pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) yang nantinya mengelola potensi ekonomi secara kolektif.
Sektor pariwisata menjadi target utama. Kawasan wisata Gili yang selama ini menjadi magnet wisatawan akan diintegrasikan dengan desa-desa penyangga di sekitarnya, termasuk Desa Malaka, agar manfaat ekonomi tidak hanya terpusat di kawasan tertentu.
Agar tidak hanya menjadi forum elite desa, struktur BKAD turut melibatkan masyarakat secara langsung. Setiap desa mengirim maksimal lima perwakilan untuk masuk dalam kepengurusan, sehingga total terdapat 25 orang dalam struktur organisasi.
Model ini diharapkan membuat pembangunan kawasan tidak lagi berjalan parsial, melainkan tumbuh dari kebutuhan dan keterlibatan masyarakat di tingkat bawah.
Bagi desa-desa di Pemenang, BKAD bukan sekadar organisasi baru. Ia menjadi simbol bahwa wilayah yang kerap diterpa bencana itu mulai memilih jalan gotong royong sebagai cara bertahan dan berkembang.(Niss)
