MATARAM, SIAR POST – Ketimpangan pembangunan infrastruktur di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menjadi sorotan tajam. Di balik narasi besar “NTB Makmur Mendunia” yang gencar dipromosikan, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan yang mencolok, khususnya di wilayah pesisir timur seperti Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima.
Sebuah kritik keras dilontarkan terkait pola pengelolaan anggaran di era kepemimpinan Lalu Muhamad Iqbal yang dinilai masih bersifat sentralistik dan tidak berpihak pada keadilan spasial.
Data menunjukkan bahwa dari total 1.493 kilometer jalan rusak di NTB, sebanyak 933 KM berada di Pulau Sumbawa dan 560 KM di Pulau Lombok.
Khusus di kawasan Soromandi, terdapat sekitar 18 KM jalan provinsi yang kondisinya rusak parah dan telah dibiarkan selama hampir 30 tahun.
Jalan yang menjadi urat nadi distribusi hasil tani, akses pendidikan, dan kesehatan ini tidak mendapatkan prioritas perbaikan dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Padahal, kerusakan ini telah meningkatkan risiko kecelakaan, menaikkan biaya logistik, serta menghambat mobilitas ekonomi masyarakat lokal.
“Persoalan ini bukan lagi hanya sekadar soal aspal dan lubang jalan, melainkan tanda watak kekuasaan yang gagal menjadikan keadilan pembangunan sebagai fondasi utama pemerintahan,” ujar Furkan Y.K, Mantan Ketua Umum Himsi Mataram.
Kritikan ini menyoroti penggunaan APBD NTB yang mencapai Rp5,62 Triliun. Secara teoritis, anggaran tersebut seharusnya menjadi instrumen untuk mengoreksi ketimpangan sosial.
Namun dalam praktiknya, pembagian anggaran diduga lebih didasarkan pada pertimbangan politik dan kedekatan dengan pusat kekuasaan, bukan pada tingkat urgensi atau kerusakan.
Sebagai perbandingan, disebutkan bahwa pembangunan infrastruktur di ruas Lenangguar–Lunyuk, Kabupaten Sumbawa pada tahun 2025 menyerap anggaran sekitar Rp20 Miliar.
Hal ini memunculkan persepsi bahwa penyaluran dana lebih didorong oleh lobi politik dan spekulasi kekuasaan, bukan berdasarkan data kerusakan yang paling parah.
Fenomena ini mempertegas dugaan bahwa pembangunan di NTB masih bergerak dalam pola sentralistik. Pulau Lombok tetap menjadi episentrum pertumbuhan dan penerima manfaat terbesar, sementara wilayah timur seperti Bima dan Dompu terus berada dalam posisi subordinat.
Pemerintah dinilai lebih fokus pada proyek-proyek yang memiliki nilai simbolik tinggi dan mudah dipromosikan secara visual, dibandingkan menyelesaikan masalah dasar di wilayah pinggiran yang dampaknya tidak langsung terlihat secara politis.
“Pemerintah saat ini secara terbuka mengakui adanya asimetrisme pembangunan, namun pengakuan itu tidak diikuti langkah korektif yang nyata,” tambah sumber yang memantau kebijakan daerah.
