Ia juga mengeluhkan minimnya fasilitas pendukung wisata di kawasan Pantai Senggigi. Selain jumlah tempat sampah yang terbatas dan sebagian dalam kondisi rusak, kawasan pantai dinilai masih minim fasilitas penunjang yang dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan.
“Bahkan bak sampah di pantai cuma lima. Banyak yang sudah robek. Setelah kami komplain dan setelah Bupati turun baru ditambah sekitar 12 bak sampah lagi,” ujarnya.
Temuan lapangan ini memperlihatkan adanya perbedaan antara pengakuan pemerintah desa dengan praktik yang masih terjadi di kawasan wisata.
Di satu sisi, pemerintah menegaskan tidak ada pungutan untuk menikmati pantai. Di sisi lain, pedagang mengakui masih ada penarikan biaya penggunaan tikar dengan alasan biaya kebersihan bagi pengunjung yang tidak berbelanja.
Perbedaan informasi tersebut dinilai perlu segera diluruskan agar tidak menimbulkan kebingungan bagi wisatawan sekaligus menjaga citra Pantai Senggigi sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Nusa Tenggara Barat. (Red)
