SUMBAWA, NTB (SIAR POST) — Kepala Desa Lenangguar, Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa, Syahruddin SP, MSi, NLP, mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan maupun koordinasi terkait pembangunan gedung MBG di wilayah desanya.
Ironisnya, proyek yang disebut sudah berjalan lebih dari tiga bulan itu baru benar-benar diketahui pihak desa setelah muncul peresmian salah satu bangunan MBG di kawasan tersebut.
“Walaupun bangunan ini ada di wilayah saya, tapi tidak ada pemberitahuan ke pemerintah desa. Tiba-tiba saja ada pembangunan MBG di situ,” ujar Syahruddin kepada media ini, Sabtu (16/5/2026).
Menurutnya, selama ini pihak desa hanya mendengar informasi dari masyarakat terkait adanya pembangunan tersebut. Tidak ada penjelasan resmi mengenai siapa pemilik proyek, siapa kontraktornya, maupun pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan.
“Awalnya saya tidak tahu karena memang tidak ada laporan ke desa. Kami hanya dengar-dengar saja,” katanya.
Persoalan ini semakin menjadi sorotan setelah salah seorang warga Desa Lenangguar mengalami kecelakaan kerja serius saat bekerja memasang atap bangunan MBG tersebut. Korban tersengat listrik hingga kedua tangannya harus diamputasi.
Syahruddin mengaku sangat menyayangkan sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai penanggung jawab utama proyek pembangunan itu, termasuk terkait tanggung jawab terhadap korban kecelakaan kerja.
“Yang bekerja di situ rata-rata warga Lenangguar. Tapi kami sampai hari ini belum mengetahui siapa sebenarnya penanggung jawab pembangunan MBG ini,” tegasnya.
Ia mengaku telah memanggil sejumlah pihak lokal yang mengetahui aktivitas pembangunan tersebut. Bahkan dirinya meminta agar pihak yang bekerja di lapangan menghadirkan “bos besar” atau pemilik proyek yang disebut berasal dari Mataram.
“Saya bilang, panggil bos yang paling besar, yang bertanggung jawab penuh atas pembangunan ini. Kalau memang tidak ada niat bertanggung jawab, saya bilang akan saya segel itu bangunan,” ungkap Syahruddin.
Namun hingga kini, menurutnya, pihak yang disebut sebagai penanggung jawab proyek belum pernah datang menemui pemerintah desa.
“Katanya orang Mataram, tapi sampai hari ini belum ada yang datang,” katanya.
Kades Lenangguar juga menegaskan bahwa pembangunan proyek di wilayah desa seharusnya dilakukan dengan koordinasi bersama pemerintah desa agar aspek keamanan, administrasi, dan perlindungan masyarakat bisa diperhatikan.
Apalagi, kasus kecelakaan kerja yang menimpa salah satu warga kini meninggalkan dampak berat bagi korban dan keluarganya karena mengalami cacat permanen seumur hidup.
