Mataram, SIAR POST | Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menginstruksikan pemerintah daerah untuk segera melakukan pemulihan fasilitas umum yang rusak akibat gelombang aksi massa, termasuk Gedung DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) yang hangus terbakar.
Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Senin (8/9/2025), Mendagri menegaskan, perbaikan fasilitas umum terbagi dalam tiga kategori: rusak ringan, sedang, dan berat. Untuk kerusakan ringan, perbaikan dapat dilakukan melalui APBD, dana CSR, maupun gotong royong masyarakat.
BACA JUGA : Polda NTB Nyatakan Siap Amankan Event MotoGP Mandalika 2025
Sementara kerusakan sedang bisa ditangani oleh daerah yang memiliki fiskal kuat. Adapun kerusakan berat, termasuk Gedung DPRD NTB, akan ditangani langsung oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR.
“Untuk kerusakan fasum yang ringan silakan segera dikerjakan dengan APBD atau CSR. NTB salah satu daerah yang kerusakannya paling parah, kemungkinan besar akan dibantu Kementerian PU,” ujar Tito.
Pemerintah Pusat menyiapkan anggaran sekitar Rp900 miliar untuk mempercepat pemulihan fasilitas umum yang rusak akibat aksi massa di berbagai daerah. Anggaran ini mencakup renovasi gedung DPRD di beberapa provinsi, kantor pemerintah, hingga halte umum yang terdampak kerusuhan.
BACA JUGA : PLN Indonesia Power UBP Jeranjang Raih kinerja Platinum, Dukung PLN Pertahankan Prestasi Fortune Global 500
Di NTB sendiri, dua gedung utama DPRD mengalami kerusakan parah setelah menjadi sasaran amuk massa. Peristiwa ini menempatkan NTB dalam zona merah kerusuhan yang terjadi di 42 kabupaten/kota di 35 provinsi.
Tito juga mengingatkan kepala daerah untuk aktif menjaga stabilitas sosial dengan melibatkan tokoh masyarakat, melaksanakan doa bersama lintas agama, hingga menggencarkan program pro rakyat agar kepercayaan publik kembali pulih.
Redaksi___
