Lombok Utara,SIARPOST — Penutupan tiga SPBU di wilayah Lombok Utara mulai menimbulkan efek berantai yang nyata di tingkat akar rumput. Bukan sekadar antrean panjang, krisis ini kini menyentuh sektor paling vital: pertanian dan perikanan.
Di tengah situasi tersebut, Ketua Fraksi Golkar DPRD Lombok Utara, Raden Nyakardi, mendesak pemerintah daerah agar tidak berlama-lama merespons.
“Pemda harus secepatnya bergerak membuat terobosan solusi. Ini bukan persoalan biasa, ini sudah menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya Sabtu 18/04/2026.
Dampak paling terasa dialami para petani di wilayah Bayan. Ketergantungan pada solar untuk mengoperasikan sumur bor membuat aktivitas pertanian terancam lumpuh. Tanpa pasokan BBM, lahan-lahan jagung yang menjadi tumpuan hidup warga berisiko gagal panen.
Keluhan itu tergambar jelas , kelompok tani, dari dusun labangkara desa Sukadana bayan seorang perwakilan petani ,Sirmati menyampaikan bahwa sekitar 140 kepala keluarga dari tujuh kelompok tani kini terdampak langsung. Rata-rata mereka mengelola lahan antara setengah hingga satu hektare, yang sepenuhnya bergantung pada mesin berbahan bakar solar untuk irigasi.
“Mudah-mudahan dipercepat, Pak Dewan,” pinta seorang petani dalam percakapan tersebut, menaruh harapan pada wakil rakyat untuk segera mencarikan jalan keluar.
Tak hanya petani, nelayan juga menghadapi tekanan serupa. Kebutuhan BBM, baik solar maupun Pertalite, menjadi krusial untuk menggerakkan mesin kapal dan perahu ketinting yang digunakan sehari-hari untuk melaut. Tanpa itu, aktivitas mencari ikan praktis terhenti.
“Mesin tempel itu butuh BBM. Di sini banyak yang pakai. Kalau ini langka, ya kami tidak bisa melaut,” ujar seorang warga.
Nyakardi menilai kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Ia meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan pihak Pertamina, sekaligus memediasi konflik yang menyebabkan penutupan SPBU.
“Pemda harus bersurat dan berkoordinasi dengan Pertamina. Selain itu, perlu ada mediasi antara pihak yang bersengketa, baik pemilik awal maupun yang sekarang. Ini demi kepentingan masyarakat luas, bukan kelompok tertentu,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kelangkaan BBM berpotensi mengganggu program ketahanan pangan yang tengah digencarkan pemerintah. Jika distribusi energi tersendat, maka rantai produksi pangan ikut terputus.
Di tengah tekanan ini, masyarakat hanya berharap satu hal: solusi cepat dan konkret. Sebab bagi mereka, BBM bukan sekadar komoditas melainkan denyut nadi kehidupan sehari-hari.(Niss)
