Lombok Utara,SIARPOST– Upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dari sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hingga saat ini, kontribusi dua perusahaan daerah yang dimiliki pemerintah dinilai belum menunjukkan pergerakan signifikan sebagai mesin penghasil pendapatan daerah.
Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri,Kamis 04/06/2026 usai rapat paripura DPRD, mengakui bahwa kinerja perusahaan daerah, khususnya PDAM dan Tata Tunai Berkah (TTB), masih perlu didorong agar mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan PAD di tengah kondisi fiskal daerah yang penuh tekanan.
Menurutnya, pemerintah belum melihat adanya lompatan besar dalam pengembangan usaha yang dijalankan kedua BUMD tersebut. Bahkan, upaya diversifikasi usaha dinilai masih terlalu dini jika bisnis utama yang menjadi fondasi perusahaan belum berjalan optimal.
“Pergerakan perusahaan daerah ini sangat berkaitan dengan ikhtiar kita meningkatkan PAD. Sampai hari ini kita belum melihat pergerakan yang signifikan. Untuk menjalankan core business saja belum terlihat maksimal, apalagi berbicara diversifikasi usaha,” ujarnya.
Meski demikian, Kusmalahadi menyebut jajaran pengurus BUMD saat ini mulai menunjukkan langkah-langkah perbaikan dengan mencari pola pengelolaan yang lebih efektif. Pemerintah berharap upaya tersebut dapat menjadi titik awal bagi lahirnya sumber-sumber pendapatan baru yang mampu memperkuat keuangan daerah.
Ia menegaskan bahwa setiap langkah pengembangan usaha BUMD harus ditopang regulasi yang jelas agar memiliki kepastian hukum dan mampu memberikan manfaat optimal bagi daerah.
“Usaha-usaha yang nanti dilakukan BUMD harus memiliki payung hukum yang jelas sehingga benar-benar bisa menjadi pendorong peningkatan PAD. Dalam kondisi fiskal seperti sekarang, salah satu jalan yang harus kita tempuh adalah meningkatkan PAD,” katanya.
Sementara itu, untuk sektor PDAM, Kusmalahadi mengakui sudah ada kontribusi terhadap pendapatan daerah. Namun, potensinya dinilai masih jauh dari maksimal karena cakupan pelanggan belum mampu menjangkau seluruh masyarakat pengguna air bersih di Lombok Utara.
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang mengakses layanan air melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok pengelola air, maupun sistem layanan lainnya yang belum terintegrasi dengan PDAM.
Kondisi tersebut membuat peluang peningkatan pendapatan dari sektor air bersih masih terbuka lebar jika perusahaan daerah mampu memperluas jangkauan layanan dan menarik lebih banyak pelanggan.
